Ini Sikap Ketua PW NU Sumbar Prof. H. Ganefri Soal Penolakan UAS di Payakumbuh

oleh -2960 klik
Prof. H. Ganefri, PhD, Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Provinsi Sumatera Barat. DOK
Prof. H. Ganefri, PhD, Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Provinsi Sumatera Barat. DOK

JERNIHNEWS.COM-Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Provinsi Sumatera Barat, Prof. H. Ganefri, Ph.D mengingatkan agar ulama jangan ditarik-tarik dan dikaitkan dengan politik. Hal itu disampaikannya sehubungan dengan penolakkan oleh MUI Kota Payakumbuh terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) yang akan menghadiri Tabligh Akbar Masjid Al-Mubarok, Tiakar, Kota Payakumbuh, Senin 4 November 2024 mendatang.

Tabligh Akbar itu dalam rangka peresmian peletakan batu pertama Lembaga Kajian Al Husam di Komplek Masjid Al-Mubarok, Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.

"Saya bukan dalam kapasitas menolak atau tidak menolak kedatangan UAS ke Kota Payakumbuh. Tapi kalau kehadirannya untuk kegiatan tabligh akbar jangan kait-kaitkan dengan urusan politik," kata Prof. Ganefri yang juga Ketua Umum Gonjong Limo Kota Padang kepada jernihnews.com, Ahad (20/10/2024).

Mantan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) dua periode ini banyak didesak oleh para ulama dan ustadz untuk bersikap sebagai Ketua NU Sumbar guna menjernihkan masalah penolakan UAS di Kota Payakumbuh oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Payakumbuh. Ganefri pun juga heran dan kaget, UAS yang akan menghadiri tabligh akbar justru ditolak di Kota Payakumbuh yang selama ini sangat terbuka dengan ulama mana pun.

Ketika menjabat Rektor UNP, Ganefri kerap menghadirkan para ulama untuk memberikan tausiah di kampus yang memiliki 54 ribuan mahasiswa tersebut, termasuk UAS.

Informasi yang dihimpun media ini, penolakan kehadiran UAS oleh MUI Kota Payakumbuh diduga kuat terkait dengan dukungan UAS kepada salah satu paslon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang berder luas di media massa dan media sosial.

Kini hal itu menjadi polemik di masyarakat. Banyak masyarakat yang menyayangkan sikap MUI Kota Payakumbuh. MUI yang seharusnya mengawal kegiatan itu agar tidak menyerempet ke urusan politik, malah justru mengeluarkan surat penolakan yang pada akhirnya menjadi isu nasional. (erz)