Kajati Sumbar Kunker ke Pemko Bukittinggi

oleh -782 klik
Walikota Bukittinggi Erman Safar menyerahkan cinderamata kepada Kajati Sumbar Asnawi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi, Senin (21/08/2023). RIDWAN
Walikota Bukittinggi Erman Safar menyerahkan cinderamata kepada Kajati Sumbar Asnawi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi, Senin (21/08/2023). RIDWAN

JERNIHNEWS.COM- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Asnawi, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Bukittinggi, Senin (21/08/2023). Kedatangan rombongan Kajati disambut Walikota, Kajari Bukittinggi, Sekda, dan sejumlah kepala SKPD di Balairung Rumah Dinas Walikota Belakang Balok.

Walikota Bukittinggi Erman Safar mengatakan kunker Kajati ke Kota Bukittinggi suatu hal positif bagi pemerintah daerah. Dengan adanya kunker ini, aparatur di lingkungan Pemko Bukittinggi bisa mendapat pencerahandan materi penguatan hukum.

"Kita tentu ingin bagaimana mempercepat jalannya program pemerintah. Namun semua itu harus tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Kami harap bagaimana ke depan kita mesti mengawal untuk semakin merapikan administrasi dan terhindar dari tindak pidana korupsi," kata Erman Safar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Asnawi mengatakan, kunker yang dilaksanakan selain untuk menjalin silaturahmi antar lembaga pemerintahan, juga dalam rangka memberikan penerangan hukum bagi aparatur pemerintah.

Menurutnya, ada beberapa kasus yang ditangani oleh Kejati Sumbar yang rata-rata berkutat pada administrasi. Untuk itu butuh pemahaman dan komitmen bersama dalam memberantas korupsi, dan mengetahui upaya pencegahannya.

"Kita harus tahu tujuan yang kita kerjakan, dan apa manfaatnya untuk masyarakat serta pemerintahan. Bukan bagaimana supaya kerja itu cepat selesai, tapi lebih pada kerapian administrasi sesuai aturan yang berlaku," ujar Asnawi.

Dalam kesempatan itu Kajati juga menyampaikan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjenjang. Perlunya membentuk lembaga yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, dan perlunya penegakkan hukum secara adil.

"Ada beberapa modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Di antaranya adalah penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar. Volume yang dikurangi serta spesifikasi barang tidak sesuai dan fiktif," terang Kajati.

Kajati berharap kepada aparatur di lingkungan Pemko Bukittinggi untuk dapat menghindari korupsi dalam proyek pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan menghindari penyimpangan sekecil apapun yang nantinya dapat berujung kepada tindak pidana korupsi.

"Melalui kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan Pemko Bukittinggi, kami harapkan seluruh SKPD di Kota Bukittinggi dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan tidak melanggar aturan," kata Kajati Asnawi menandaskan. (wan)