Rakor Pemberantasan Korupsi di Sumbar, Ini Pesan Ketua KPK

oleh -354 klik
Gubernur Sumbar Mahyeldi berdiskusi dengan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin di sela-sela acara Rakor Pemberantasan Korupsi oleh KPK untuk Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, di Padang Selasa (21/6/2022). IST
Gubernur Sumbar Mahyeldi berdiskusi dengan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin di sela-sela acara Rakor Pemberantasan Korupsi oleh KPK untuk Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, di Padang Selasa (21/6/2022). IST

JERNIHNEWS.COM- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Pemprov Sumbar serta Kabupaten/Kota di daerah ini berkomitmen mencegah terjadinya praktik korupsi. Hal ini dengan terus meningkatkan transparansi, penyederhanaan proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar peluang korupsi dapat diminimalisir.

Demikian kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022, di Auditorium Gubernuran, Selasa (21/6/2022). Rakor yang diselenggarakan KPK tersebut turut dihadiri Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Drs. Firli Bahuri, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo serta seluruh kepala daerah di Sumatera Barat.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan, diperlukan sinergitas antar aparat pengawas internal pemerintah, pengawas eksternal dan institusi pemerintah lainnya serta peran Aparat Penegak Hukum. "Koordinasi antar instansi tentunya dibutuhkan dalam pencegahan korupsi. Selain itu, penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) hendaknya disegerakan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," ucap Gubernur Mahyeldi.

Seterusnya, Mahyeldi berharap pemangku kepentingan turut andil dalam membangun sebuah integritas, kejujuran, dan terus membangun sistem yang bisa mendeteksi sejak dini perilaku koruptif yang dilakukan oleh siapapun.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri, menyampaikan Sumbar meraih peringkat ketujuh dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021 yang diselenggarakan KPKyang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Memperoleh poin 75,44, Sumatera Barat menempati urutan ketujuh dalam survei SPI setelah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan,Gorontalo," ujarnya.Firli berharap capaian SPI tersebut bukan hanya untuk mengukur individu, namun juga mengukur integritas antar individu dengan insitusi pemerintahan seperti kementerian dan lembaga.

Dengan prestasi ini, Firli menegaskan peran kepala daerah dalam hal upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menjamin kemudahan perizinan usaha dan investasi. "Kita ingin Indonesia memiliki budaya dan peradaban anti korupsi karena itu KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat, membangun budaya anti korupsi. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu pembentukan forum ini sangat penting," ungkap Firli.

Mengamini Ketua KPK dan Gubernur, Bupati Safaruddin yang turut hadir pada Rakor tersebut menyatakan, Pemkab Limapuluh Kota terus berupaya maksimal melakukan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya dalam rangkaian Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 ini dapat menyatukan langkah berbagai pihak dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik.

"Pemkab Limapuluh Kota mengucapkan Terima kasih kepada KPK RI telah memfasilitasi kegiatan Rakor ini untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang baik dan bersih," ucap Bupati Safaruddin. (mfs/syn/r)