DPR-Pemerintah Diminta Lekas Tentukan Jadwal Pemilu 2024

oleh -160 klik
Pemilu dan Pilkada 2024. IST
Pemilu dan Pilkada 2024. IST

JERNIHNEWS.COM- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta pemerintah dan DPR segera menyepakati jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Menurutnya, pemungutan suara perlu segera ditetapkan mengingat tahapan pemilu akan dimulai 2022.

"Jadi kami posisi menunggu untuk kapan pembahasan dilakukan kembali. Sekali lagi berharap (jadwal pemilu 2024) secepatnya," kata Abhan dalam diskusi Pemilu, Kamis (11/11/2021) malam, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.

Kendati jadwal penetapan pemilu molor, Abhan memastikan hal itu tak akan mengganggu proses tahapan yang akan dimulai awal tahun depan. Hanya saja perlu segera ada kepastian agar tahapan pemilu bisa dipersiapkan sebaik mungkin.

Dia berkaca pada tahapan Pemilu 2019, yang kala itu baru dimulai sehari setelah UU Pemilu 2017 ditetapkan.

"Di UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebut bahwa tahapan pemilu dilaksanakan setidaknya 20 bulan, karena sepakat bahwa pelaksanaan pemungutan suara april 2019, maka jatuh 17 agustus 2017 mulai tahapan," terang Abhan.

"Artinya apa, 15 Agustus UU disahkan, 16 [Agustus] harus diputuskan tahapan untuk Pemilu 2019, ini hanya sehari, alhamdulilah bisa berjalan dengan selesai," tambahnya.

Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Sementara, KPU selaku penyelenggara mengusulkan digelar lebih dini yakni pada 21 Februari.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengaku manut dengan dia opsi jadwal pemilu yang diusulkan pemerintah maupun KPU. Namun, ia memberi hitung-hitungan terkait dua usulan itu.

Ihwal usulan jadwal Pemilu 21 Februari dari KPU, Fritz mempertanyakan alokasi anggaran. Berkaca dari biasanya, Fritz menyebut alokasi anggaran tahunan untuk kementerian dan lembaga baru akan turun mulai bulan ketiga atau keempat.

Dia mempertanyakan dari mana anggaran bisa dipakai jika pemungutan suara digelar awal tahun.

"Kenyataan di lapangan, kalau kawan-kawan tanya kepada kementerian dan lembaga, bulan Januari itu nggak ada uang turun dari Kementerian Keuangan, turunnya bulan Maret dan bulan April," kata Fritz. (thr/mts/bmw)