Tuntut Kembalikan Tanah Ulayatnya, Kaum Suku Bendang Pasang Plang

oleh -764 klik
Kaum Suku Bendang Jorong Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok memasang plang di atas lahan eks PT. Danau Diatas Makmur (DDM) yang diduga diambil secara paksa dari kaum itu tahun 1983, tanpa ganti rugi lahan. Kini setelah HGU PT. DDM habis, kaum tersebut ingin tanah ulayat mereka dikembalikan. IST
Kaum Suku Bendang Jorong Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok memasang plang di atas lahan eks PT. Danau Diatas Makmur (DDM) yang diduga diambil secara paksa dari kaum itu tahun 1983, tanpa ganti rugi lahan. Kini setelah HGU PT. DDM habis, kaum tersebut ingin tanah ulayat mereka dikembalikan. IST

JERNIHNEWS.COM-Merasa dizalimi bertahun-tahun, kini kaum Suku Bendang Jorong Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok menuntut kembali hak tanah ulayatnya yang diambil paksa pemerintah tahun 1983. Kaum suku ini pun memasang plang di atas lahan seluas lebih kurang 20 hektar yang diklaim sebagai tanah ulayat mereka, Minggu (07/11/2021).

"Tanah kami Ex. HGU PT. Danau Diatas Makmur, diklaim Pemkab Solok miliknya.Tanah kami itu dulu diambil paksa untuk kebun bunga PMA asal Prancis, dan belakangan ini sebagian sudah kami kuasai lagi. Dulu Pemkab Solok waktu Bupati Gusmal, akan menyelesaikan dengan baik dan akan diserahkan ke masyarakat kembali. Tapi belum terwujud," kata ahli waris Asrizal Nurdin Danau Pandeka MD, dalam keterangan persnya saat menghubungi jernihnews.com.

Menurut Asrizal Nurdin Danau Pandeka MD, sekarang Bupati Solok yang baru, Epyardi Asda, sepertinya enggan berdialog dengan masyarakat dan ingin menguasai tanah ulayat tersebut. Padahal kaum Suku Bendang ingin penyelesaikan persoalan lahan ini secara elegan dan terhormat.

"Mantan Bupati Solok Gamawan Fauzi yang juga mantan Gubernur Sumbar dan Mendagri pun mendukung masyarakat. Karena beliau tahu semua, ada kebijakan yang salah tahun 1985," sebut Asrizal Nurdin Danau Pandeka MD sembari menjelaskan HGU PT. DDM sudah berakhir tahun 2013 silam. HGU dimulai tahun 1983 saat Bupati Solok dijabat Hasan Basri. Dan Bupati setelah itu Arman Danau.

Saat pengambilan paksa lahan untuk HGU perusahaan PMA Prancis PT. DDM, kaum Suku Bendang tidak dapat ganti rugi tanah sama sekali. Padahal tanah tersebut adalah tanah ulayat yang di atasnya terdapat rumah, sawah, ladang dan aneka tanaman. Ganti rugi yang diterima Kaum Suku Bendang ketika itu hanya ganti rugi rumah atau bangunan dan ganti rugi tanaman. Satu rumah dinilai ganti rugi Rp400 ribu, sedangkan tanaman dipatok dengan total ganti rugi Rp4,8 juta. Namun yang sampai ke Kaum Suku Bendang hanya Rp2,2 juta.

Dalam proses administrasi ganti rugi tanah, tiba-tiba nama pemilik lahan atas nama Nursyam Khatib (mamak dari Asrizal Nurdin Danau Pandeka MD) dan Syamsiar (Ibu dari Asrizal Nurdin Danau Pandeka MD) hilang dari daftar ganti rugi tanah. "Diduga kuat ada sesuatu yang tidak beres pada panitia ganti rugi saat itu, sehingga nama mamak dan ibu saya hilang dari daftar orang yang berhak mendapat ganti rugi," sebut Asrizal.

Atas tanah seluas 20 hektar dari 40 hektar yang akan dijadikan oleh PT. DDM untuk kebun bunga, kaum Suku Bendang sama sekali tidak menerima ganti satu rupiah pun. Oleh sebab itu, kaum suku bendang tetap bertahan di atas tanah ulayat mereka.

Karena status pengusaan tanah oleh PT. DDM secara HGU bermasalah, maka tanah kaum Suku Bendang tersebut tidak pernah digunakan oleh perusahaan asal Prancis itu. Keberadaan PT. DDM hanya bertahan 7 tahun. Sekira tahun 1992 Pemkab Solok membeli lahan yang sudah diklaim berstatus HGU itu. Anehnya, pembelian bukan kepada PT. DDM perusahaan asing asal Prancis. Tapi kepada 'PT. FR' dari Kota Padang.

Berikutnya Asrizal Nurdin lanjut bertutur, pada tahun 1996 semasa Bupati Solok dijabat Gamawan Fauzi, di atas lahan itu dibangun Villa Alahan Panjang Resort yang ditujukan agar perekonomian masyarakat turut hidup. Lahan yang terpakai sekitar 5 hektar. Namun berikutnya karena menyusul bupati baru mengetahui status lahan itu yang sesungguhnya, maka Villa Alahan Panjang Resort pun tak pernah berjalan sebagaimana mestinya.

"Di masa periode kedua Bupati Gusmal (2015-2020), beliau berjanji akan menyelesaikan duduk persoalan atas status tanah tersebut. Opsinya hanya dua, dikembalikan kepada masyarakat secara utuh atau dengan sistem HPL (hak pengolahan lahan). Tapi hingga berakhir periode kedua Gusmal, persoalan belum terselesaikan," kata Asrizal Nurdin Danau Pandeka MD.

Sekitar empat bulan lalu terbentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian kasus lahan eks. PT. DDM di DPRD Kabupaten Solok. Kaum Suku Bendang sudah direncanakan diundang. Tapi hingga saat ini undangan itu belum juga sampai, lalu menyusul pula terjadi keributan dan hubungan yang tidak harmonis antara Ketua DPRD Kabupaten Solok dan Bupati Solok.

"Tiba-tiba kini akan diambil paksa kembali oleh Pemkab Solok. Kami mau persoalan ini diselesaikan dengan cara baik-baik. Bukan dengan pendekatan kekuasaan, apalagi represif. Kami ingin win-win solution. Jalan yang terbaik. Jika lahan terpakai oleh Pemkab Solok di villa-villa itu mau tetap oleh Pemkab Solok, ya mari kita duduk satu meja. Bicarakan dengan baik-baik," sebut Asrizal Nurdin Danau Pandeka MD, sembari mengungkapkan ada informasi yang diperolehnya bahwa akan ada pengerahan aparat oleh pemda untuk lahan itu pada Senin (08/11/2021).

Mamak Kepala Waris Nursyam Khatib Bandaro saat dihubungi jernihnews.com, membenarkan dilaksanakannya pemasangan plang kepemilikan lahan oleh kaum Suku Bendang di atas lahan HGU eks PT. DDM yang merupakan tanah ulayat suku tersebut.

"Memang siang tadi ada pemasangan plang dari kaum kami Suku Bendang. Karena itu adalah tanah ulayat kami yang jelas asal usul dan bukti surat menyuratnya. Kami ingin meminta kembali tanah milik kami. Jangan ada klaim kepemilihan oleh pemda. Jika pemda mengaku sebagai pemilik, silakan tunjukkan bukti-buktinya," sebut Nursyam Khatib Bandaro.

Asrizal Nurdin Danau Pandeka MD, mengatakan pihaknya telah membuat laporan sehubungan dengan persoalan tanah ulayat mereka yang dialamatkan kepada Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Kapolda Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Ketua Pengadilan Tinggi Sumbardan BPN/ATR Sumbar.

Laporan juga ditujukan kepada lembaga-lembaga negara, seperti KPK RI, Ombutsman RI, MA RI, DPR RI dan Presiden RI. "Kami sudah siapkan tim penasehat hukum," kata Asrizal Nurdin menandaskan. (erz)