Masalah Tapal Batas Kembali Menyeruak di DPRD Limapuluh Kota

oleh -494 klik
Ketua Fraksi PAN DPRD Limapuluh Kota, Marsanova Andesra, SH, MH bersama dengan mahasiswa Unand dan UNP asal Kabupaten Limapuluh Kota yang hadir di sidang paripurna DPRD, Kamis (01/07/2021). Dalam rapat paripurna itu Ketua Fraksi PAN itu menyampaikan aspirasi masyarakat Nagari Koto Tuo soal dugaan perubahan tapal batas nagari itu dengan Kota Payakumbuh. IST
Ketua Fraksi PAN DPRD Limapuluh Kota, Marsanova Andesra, SH, MH bersama dengan mahasiswa Unand dan UNP asal Kabupaten Limapuluh Kota yang hadir di sidang paripurna DPRD, Kamis (01/07/2021). Dalam rapat paripurna itu Ketua Fraksi PAN itu menyampaikan aspirasi masyarakat Nagari Koto Tuo soal dugaan perubahan tapal batas nagari itu dengan Kota Payakumbuh. IST

JERNIHNEWS.COM-Masalah tapal batas antara Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh kembali menghangat dan dilaporkan ke DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. Pasalnya, ada kabar Gubernur Sumbar dan Menteri Dalam Negeri akan mengesahkan penetapan tapal batas kedua daerah yang bertetangga pada hari ini, Jumat (02/07/2021).

Marsanova Andesra, SH, MH, Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. IST
Marsanova Andesra, SH, MH, Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. IST

Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Marsanova Andesra, SH, MH dalam keterangan pers yang disampaikan kepada jernihnews.com mengatakan salah satu nagari yang tapal batasnya bergeser dan langsung melaporkan hal itu ke DPRD Limapuluh Kota melalui Fraksi PAN, adalah Nagari Koto Tuo, tepatnya Jorong Tanjungpati. Laporan disampaikan Kamis (01/07/2021). Selanjutnya laporan masyarakat itu langsung disampaikan Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota hari itu juga.

Jorong Tanjungpati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Payakumbuh. Jajaran Pemerintahan Nagari Koto Tuo telah membawa itu ke dalam forum rapat nagari dan selanjutnya meminta agar persoalan itu ditinjau dan ditindaklanjuti oleh pemerintah lebih tinggi, baik Pemkab Limapuluh Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Hasil rapat Nagari Koto Tuo itu disampaikan melalui Fraksi PAN DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

"Kesepakatan Nagari Koto Tuo disampaikan kepada Fraksi PAN dan dibacakan dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna setelah dibacakan dan diserahkan kepada Bupati Kabupaten Limapuluh Kota," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Limapuluh Kota Marsanova Andesra, SH, MH, sebagaimana keterangan pers kepada jernihnews.com, Kamis (01/07/2021).

Menurut Ketua DPD PAN Limapuluh Kota yang biasa disapa Andes ini, pada rapat paripurna dibuat keputusan politik oleh DPRD Kabupaten Limapuluh Kota juga menindaklanjuti surat dari masyarakat Nagari Koto Tuo dan sikap politik itu tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan menolak dugaan pencaplokan daerah Limapuluh Kota melalui penetapan tapal batas yang akan disahkan oleh Gubernur dan Kemendagri rencananya dideadline 02 Juli 2021.

"Paripurna juga dihadiri oleh mahasiswa Unand dan UNP yang berasal dari Kabupaten Limapuluh Kota," sebut Andes.

Pada Kamis (01/07/2021) Pemerintahan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau menerbitkan surat kesepakatan bersama tentang tapal batas nagari itu dengan wilayah Kota Payakumbuh. Melalui surat itu Pemerintahan Nagari Koto Tuo meminta pemerintah pusat agar mengembalikan tapal batas antara Kota Payakumbuh dan Jorong Tanjung Pati Nagari Koto Tuo. Tapal batas yang dimaksud sebagaimana yang telah disepakati pada tahun 1969 yakninya 'Tembok Padang Gantiang'.

Surat Kesempatan Bersama Nagari Koto Tuo ditandatangani oleh Walinagari Koto Tuo, Syahrial Dt. Sinaro Panjang dan Ketua Bamus, Abdinur. S.Sos, tertanggal 01 Juli 2021. Berikutnya juga diterakan soal penetapan tapal batas sebagaimana Keptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1970 dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu juga surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 19 September 1970, No, Desember Tahun.ll/RHS, yang isinya antara lain menghendaki harus ditentukan batas-batas kota, terutama Jalan-jalan besar yang memasuki Kota Payakumbuh, di mana nantinya akan dipasang tanda batas kota. Maka pada tanggal 12 Nopember 1970 , diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Pemda Lima Puluh Kota, Panitia realisasi, Camat Payakumbuh, Camat Harau, Camat Luhak dan 15 orang wali nagari dari nagari sepadan. Dalam Musyawarah inilah ditentukan batas-batas Kotamadya Payakumbuh. Sesuai dengan "Barih Balabeh", masing-masing Nagari yang diwarisi semenjak dahulu, yaitu:

1. Batas Jalan Jurusan Piladang/ Bukittinggi, adalah di Aie Taganang atau Kuciang Dapek (cucian mobil sekarang ), 6,7 km dari pusat kota.

2. Batas jalan Jurusan Tanjungpati/ Pekanbaru, ialah Banda Air di Tembok Padang Gantiang, yakni 5,7 km dari pusat Kota Payakumbuh.

3. Batas jalan jurusan Suliki, ialah sebelah utara jembatan Lampasi atau 4,1 km dari pusat kota.

4. Batas jalan jurusan Taram, ialah Tunggua Jua, sebelah timur jembatan Batang Sikali, 6,5 km dari pusat kota.

5. Batas Jurusan Batang Tabik, ialah Kincie Cino atau disebut juga Kubu Kacang, 5,0 km dari pusat kota.

6. Batas jalan arah ke Situjuah, terletak di Limau Kapeh, 6,5 km dari pusat kota. (erz)