Akhirnya, Peta Jalan Pendidikan Direvisi Lagi

oleh -222 klik
Mendikbud, Nadiem Makarim. NET
Mendikbud, Nadiem Makarim. NET

JERNIHNEWS.COM-Setelah dikritisi keras berbagai pihak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memastikan bakal merevisi prakonsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Salah satu revisi yang akan dilakukan adalah memasukkan frasa agama yang belakangan menjadi sorotan karena tak tercantum di dalam PJP.

Nilai-nilai agama dalam PJP juga menjadi perhatian Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR yang membawahkan bidang pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, Komisi X telah menyerahkan hasil laporan Panja PJP beserta rekomendasi kepada Kemendikbud, beberapa hari lalu. Menurut hasil kajian panja, kata dia, ada enam aspek dalam prakonsep PJP yang harus dilakukan dekonstruksi.

Fikri menjelaskan, keenam aspek tersebut adalah aspek filosofis, yuridis, sosiologis, prosedur kebijakan dan tata kelola pendidikan, anggaran, dan keterlibatan masyarakat. "Panja sudah menyampaikan secara lisan dan menyerahkan dokumen aslinya, ada 315 halaman," kata Fikri, Kamis (11/03/2021) sebagaimana dilansir dari Republika.

Baca Juga

Dalam hal aspek filosofis, panja meminta agar pendidikan karakter harus berkaitan dengan nilai agama, tradisi budaya nusantara, aspek historis, dan pemikiran tokoh pendidikan, tokoh agama, serta budayawan. Rekomendasi itu diberikan panja karena prakonsep PJP dianggap belum memasukkan substansi filsafat pendidikan, terutama dalam hal penggalian potensi diri untuk memperdalam dan mengembangkan kesadaran kemanusiaan menjadi manusia utuh yang menyatu dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan makhluk lainnya.

Hal tersebut dinilai penting ditekankan agar pendidikan mampu mengoreksi orientasi kepada budaya luar yang bertentangan dengan Pancasila, seperti ideologi transnasional dalam bentuk kapitalisme, liberalisme, sosialisme, radikalisme, sekularisme, dan LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender).

Panja juga mengusulkan agar Kemendikbud melakukan kajian mendalam mengenai profil "pelajar Pancasila". Sebab, berdasarkan pendapat para pakar, terminologi "pelajar Pancasila" mengandung kontradiksi sehingga berpotensi mereduksi substansi Pancasila.

Fikri mengatakan, Komisi X DPR juga menekankan agar Kemendikbud memperbaiki pola komunikasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. "Sehingga setiap kebijakan pendidikan dapat dipahami secara baik dan tepat oleh masyarakat seperti terkait tidak adanya frasa agama dalam peta jalan pendidikan," kata dia.

Ia menambahkan, Komisi X meminta Kemendikbud segera menindaklanjuti rekomendasi Panja PJP dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis pada masa sidang berikutnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X pada Rabu (10/03/2021) menyatakan, pelajaran agama tidak akan dihapus dari Peta Jalan Pendidikan. Nadiem menegaskan, agama adalah prinsip esensial dari Peta Jalan Pendidikan.

"Itulah mengapa profil pertama dari Pelajar Pancasila yang termuat dalam prakonsep Peta Jalan Pendidikan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita akan masukkan frasa agama di situ," kata Nadiem.

Menurut Nadiem, Kemendikbud telah mengkaji berbagai masukan dari pertemuan dengan 60 perwakilan pemangku kepentingan, baik yang berasal dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, maupun organisasi multilateral. Hingga saat ini, Kemendikbud masih terus menerima masukan sampai penyempurnaan dinyatakan selesai.

Nadiem mengaku sangat mengapresiasi masukan penting yang diberikan kepada Kemendikbud. "Status peta jalan pendidikan masih berupa prakonsep yang terus disempurnakan berdasarkan masukan dan kritik dari berbagai pemangku kepentingan Kemendikbud," kata dia.

Kritik terhadap PJP 2020-2035 muncul dari berbagai pihak, salah satunya dari PP Muhammadiyah. Ketiadaan frasa mengandung kata agama dalam draf tersebut dinilai inkonstitusional dan mengancam keberadaan pendidikan agama.

Republika menelusuri, memang tak ada kata agama di seantero draf sementara yang saat ini beredar. Perihal spiritualitas murid hanya disebut dalam sasaran keluaran SDM, yaitu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.

Selain itu, visi PJPI berbunyi, "Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila."

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir yang ikut mengkritisi draf tersebut menawarkan perbaikan dalam visi PJPI ter sebut. "Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, serta beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai agama, budaya Indonesia, dan Pancasila," ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud mengresiasi langkah Mendikbud yang akan memasukkan frasa agama ke dalam PJP. "Jika nanti memang dimasukkan, yang harus diingat bahwa negara kita negara demokrasi, tapi tidak liberal," ujar Kiai Marsudi.

Dia menegaskan, hal yang membedakan Indonesia dengan negara-negara barat adalah sistem demokrasinya yang berdasarkan Pancasila, yang di dalamnya terdapat Ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, menurut dia, kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia harus menghormati Pancasila yang menekankan agama.

Berdasarkan UU Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945, menurut dia, pemerintah memang harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Ketua Umum Asosiasi Guru PAI Indonesia (AGPAII) Manhan Marbawi menilai prakonsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 yang disusun Kemendikbud tidak berbasis pada filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, peta jalan itu cenderung mengarahkan siswa nantinya menjadi manusia yang sekadar bekerja di industri kapitalis. Sementara menurut pemerhati pendidikan, ada banyak aspek yang belum tersentuh oleh PJP.

Manhan mengatakan, hal terpenting dalam pendidikan bukan hanya menyiapkan lulusan yang siap bekerja di industri. Pendidikan juga harus bisa menguatkan identitas dan jati diri bangsa sebagai rekayasa sosial untuk menguatkan ideologi Pancasila. Pendidikan mestinya mampu membangun generasi yang mampu bersaing dan berkolaborasi secara global.

"Tujuannya memang baik menyiapkan generasi yang siap bersaing, siap menghadapi dunia yang destruktif. Tapi lupa bahwa kesiapan generasi ke depan itu tetap harus memiliki landasan atau pondasi keagamaan, lupa menyiapkan generasi yang memiliki pondasi nilai-nilai kearifan lokal," kata Manhan. (pr)