Pembangunan Monas Bela Negara Koto Tinggi Segera Dilanjutkan Lagi

oleh -124 klik
Menkopolhukam Mahfud MD, Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin saat pertemuan di Kemenpolhukam membahas rencana percepatan kelanjutan pembangunan Monumen Nasional Bela Negara (Monas BN) Koto Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar, Kamis (04/03/2021). PEMPROV SUMBAR
Menkopolhukam Mahfud MD, Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin saat pertemuan di Kemenpolhukam membahas rencana percepatan kelanjutan pembangunan Monumen Nasional Bela Negara (Monas BN) Koto Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar, Kamis (04/03/2021). PEMPROV SUMBAR

JERNIHNEWS.COM-Setelah lama terhenti, kini pembangunan Monumen Nasional Bela Negara (Monas BN) dan infrastruktur pendukungnya di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota segera dilanjutkan kembali. Inpres percepatan penyelesaian pembangunan Monas BN akan diterbitkan. Terkait itu, Menkopolhukam Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, mengundang Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin untuk membahas langkah persiapannya, Kamis (04/03/2021).

Monas Bela Negara yang dikenal juga dengan Monumen PDRI Koto Tinggi yang terbengkalai sejak 9 tahun lalu. NET
Monas Bela Negara yang dikenal juga dengan Monumen PDRI Koto Tinggi yang terbengkalai sejak 9 tahun lalu. NET

Pertemuan itu juga Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Janedri M Gaffar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Sumbar, dan Sekretaris Forum Bela Negara. Pertemuan tersebut menjalani protokol kesehatan yang ketat.

Pertemuan ini merupakan lanjutan dari rapat sehari sebelumnya, Rabu (03/03/2021) oleh Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, menggelar rapat pembahasan dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan Monas Bela Negara di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumbar.

Rapat tersebut dihadiri eselon satu dari seluruh kementerian terkait, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Bupati Kabupaten Agam, perwakilan dari Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, dan sebagian peserta rapat yang terlibat secara daring.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumbar dan Bupati Limapuluh Kota, Menko Polhukam Mahfud MD sungguh-sungguh berharap agar kelanjutan pembangunan Monas BN ini bisa berjalan dengan baik. Karena itu peran Kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, menjadi sangat penting.

"Ini juga bukan merupakan pembangunan yang sifatnya bersekala kecil, tetapi merupakan sebuah pembangunan monumen yang sifatnya nasional," kata Menkopolhukam, Mahfud MD, sebagaimana siaran pers Kantor Penghubung Pemprov Sumbar di Jakarta yang dikutip oleh Jernihnews.com.

Monas Bela Negara berada pada lahan seluas 50 Ha di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Selain di Koto Tinggi juga terdapat Tugu Bela Negara di beberapa lokasi sebagai bagian dari perang gerilya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), seperti di Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, di Kota Bukittinggi dan Nagari Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan proses pembangunan Monas Bela Negara Koto Tinggi telah terhenti sejak tahun 2012, atau telah 9 sembilan tahun lalu. Padahal masyarakat sudah dengan sukarela menyumbangkan tanahnya seluas 50 hektar untuk pembangunan monas itu dengan segala sarana penunjangnya. Karena itu, sangat besar harapan masyarakat Sumbar pembangunannya dituntaskan.

"Dengan pertemuan hari ini yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Polhukam untuk membahas Inpres agar sungguh-sungguh terlaksana dengan melibatkan para kementerian dan lembaga terkait," katanya.

Mahyeldi mengungkapkan pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar sangat berharap hal tersebut terwujud. Bagi masyarakat Sumbar perjuangan PDRI di Koto Tinggi dan wilayah Sumbar lainnya yang merupakan penyambung keberadaan pemerintah RI kala itu, sangatlah menumental. Sebab merupakan bagian dari sejarah yang besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya pada Februari 2021, Menko Polhukam Mahfud MD telah menggelar Rakor yang dihadiri perwakilan dari beberapa kementerian terkait, antara lain Kemendagri, Kemenhan, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkeu, dan KemenPPN/Bappenas.

Rakor tersebut menyepakati perlunya disusun dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan Monas Bela Negara. Rapat itu juga merekomendasikan diadakan pertemuan lanjutan untuk mematangkan konsep percepatan penyelesaian pembangunan Monas Bela Negara dan kebutuhan anggaran dengan mengundang kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Sementara itu rancangan Inpres tersebut bernama Inpres Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat, yang berisikan antara lain mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga serta provinsi dan kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat penyelesaiannya. (erz)