Didukung 300 Advokat, Sumbar Siap Gugat SKB 3 Menteri

oleh -415 klik
Masjid Raya Sumatera Barat di Jl. Khatib Sulaiman Kota Padang. NET
Masjid Raya Sumatera Barat di Jl. Khatib Sulaiman Kota Padang. NET

JERNIHNEWS.COM- Sebanyak 300 pengacara disiapkan untuk menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam sekolah yang terbit setelah kasus jilbab nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Mantan wali kota Padang Fauzi Bahar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh adat, tokoh agama dan organisasi masyarakat di Sumatera Barat yang mengumpulkan para pengacara itu untuk membela upaya revisi SKB Tiga menteri.

"Ada 300 orang lawyer (pengacara) yang kita siapkan. Mereka sudah sepakat datang ke Mahkamah Agung untuk menggugat SKB ini," kata Fauzi Bahar di Padang, Kamis (18/02/2021), sebagaimana dikutip dari Bentengsumbar.

SKB 3 Menteri itu, katanya, mengganggu sendi budaya dan kearifan lokal di Sumatera Barat. Sebab SKB itu tidak dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia. Padahal ada banyak daerah yang punya kearifan lokal. Contohnya, Sumatera Barat denggan budaya Minangkabau yang sudah terbiasa dengan pakaian menutup aurat.

Selain menyiapkan pengacara, bersama dengan tokoh lain, mereka juga berencana menyurati Presiden, pimpinan DPR RI, dan tiga menteri yang menandatangani SKB itu. Mereka ingin merevisi SKB agar lebih sempurna dan tidak mengganggu kearifan lokal.

"Sendi-sendi budaya Indonesia kan dijaga Undang-Undang. SKB yang sekarang membuat rusuh dan mengganggu tatanan kearifan lokal," ujar Fauzi.

Sedangkan DPRD Sumatera Barat, pada Kamis, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan unsur tokoh masyarakat, ormas, tokoh agama dan tokoh adat. RDP dilakukan untuk membahas perihal SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah yang dalam beberapa waktu terakhir mengundang beragam reaksi.

Yang hadir dalam rapat di DPRD itu, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), LKAAM, Bundo Kanduang, Aisiyah, Tarbiah Islamiah, Perti, Muhammadiyah, NU, Dewan Pendidikan, dan sejumlah tokoh lainnya. DPRD menjadwalkan rapat dengan Dinas Pendidikan untuk menentukan sikap.

Sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi mengatakan khusus untuk di Sumbar persoalan SKB 3 Meteri soal aturan seragam sekolah, disikapi dengan kaarifan lokal, yakni falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kibullah (ABS SBK).

Supardi menegaskan bahwa dia tidak berada pada posisi menilai SKB 3 Menteri, yakni Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang menghebohkan itu. Tentu saja SKB 3 Menteri itu telah melalui proses panjang dan kajian mendalam. Dan bisa jadi lahirnya SKB 3 Menteri tersebut karena dipicu adanya kasus di SMKN 2 Padang soal keharusan siswa non muslim memakai jilbab.

"Prinsipnya kita tidak berada pada posisi menolak atau menerima SKB 3 Menteri itu. Kita hanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di Sumatera Barat kita punya karifan lokal, berupa adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah atau ABS SBK. Syarak mengato, adat mamakai. Masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau khususnya, punya nilai-nilai adat yang didasari kepada syarak atau agama, yakni agama Islam. Masyarakat Minang mesti menjalankan adatnya. Yakni adat yang dituntun dan sesuai dengan agama, yakni agama Islam," kata Supardi, saat dihubungi Jernihnews.com, Sabtu (06/02/2021) lalu.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan saat ini banyak muncul perdebatan soal SKB 3 Menteri di masyarakat. Namun sifatnya hanya berdebatan lepas begitu saja. Karena itu dia berharap para stake holder di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan lainnya dapat membahas secara nyata. Berikutnya jika dinilai bahwa SKB 3 Menteri itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan lainnya, sampaikan sesuai koridornya.

"Misalnya seperti pengajuan uji materi ke Mahkamah Agung (MA)," sebut anggota legislatif dari Dapil Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota tersebut.

Terjadinya perdebatan atau pro dan kontra di masyarakat sehubungan dengan SKB 3 Menteri, apakah DPRD Sumbar akan membicarakan hal ini secara khusus? Menjawab hal ini, menurut Supardi jika ada aspirasi yang disampaikan ke DPRD Sumbar baik secara langsung atau pun tertulis, maka lembaga legislatif akan menindaklanjuti. "Sepanjang ada aspirasi yang disampaikan, tentu kita sikapi," kata Supardi menandaskan.

Pada bagian lain anggota DPR RI dari Dapil Sumbar, Guspardi Gaus dengan lantang meminta agar SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah itu dibatalkan atau dicabut karena bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Sedangkan mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menilai Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terlalu berlebihan merespon persoalan seragam sekolah yang terjadi di SMKN 2 Padang. Mestinya persoalan seperti itu cukup diseleesaikan di daerah, tanpa harus membawa isu tersebut ke level nasional. (erz)

(erz)