Sri Mulyani Siapkan Aturan Penurunan PPnBM Mobil, Mulai Berlaku Maret 2021

oleh -176 klik
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. NET
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. NET

JERNIHNEWS.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mendukung aturan mengenai penurunan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil baru yang akan berlaku pada Maret 2021. Padahal sebelumnya usulan industri ini sempat ditolak bendahara negara itu.

"Mengambil momentum pemulihan ekonomi, pemerintah menyiapkan kebijakan insentif penurunan tarif PPnBM (diskon pajak) untuk kendaraan bermotor segmen 1.500 cc kategori sedan dan 4x2," tulis keterangan resmi Kementerian Keuangan, Sabtu (13/2), sebagaimana dikutip dari Kumparan.com.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan koordinasi antarkementerian dan diputuskan dalam rapat kabinet terbatas.

Sri Mulyani melanjutkan, segmentasi kendaraan tersebut dipilih karena merupakan segmen yang diminati kelompok masyarakat kelas menengah dan memiliki local purchase di atas 70 persen.

Diskon pajak sendiri akan dilakukan secara bertahap sampai dengan Desember 2021 agar memberikan dampak yang optimal.

Diskon pajak sebesar 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama, 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya, dan 25 persen dari tarif normal pada tahap ketiga untuk empat bulan.

Besaran diskon pajak akan dievaluasi efektivitasnya setiap tiga bulan. Kebijakan diskon pajak ini akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan ditargetkan akan mulai diberlakukan pada Maret 2021.

Pemberian diskon pajak kendaraan bermotor ini juga didukung kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor, yaitu melalui pengaturan mengenai uang muka (DP) 0 persen dan penurunan ATMR Kredit (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

"Kombinasi kebijakan ini harapannya juga dapat disambut positif oleh para produsen dan dealer penjual, untuk memberikan skema penjualan yang menarik agar potensi dampaknya semakin optimal," tulisnya.

Kebijakan juga diharapkan mampu mengungkit kembali penjualan kendaraan mobil penumpang yang mulai bangkit sejak bulan Juli 2020. Diskon pajak ini juga berpotensi meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif, mengungkit gairah Konsumsi Rumah Tangga kelas menengah dan menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi yang telah semakin nyata.

"Di sisi konsumen, Lebaran dengan tradisi mudiknya diharapkan juga akan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor. Tentunya hal itu bisa terlaksana apabila pandemi Covid-19 telah melandai," demikian keterangan tersebut. (erz)