Mendagri Tunjuk Sekda Alwis Jadi Plh Gubernur Sumbar

oleh -272 klik
Sekdaprov Sumbar, Alwis yang ditunjuk Mendagri sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar. Masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Irwan Prayitno-Nasrul Abit akan berakhir Jumat (12/02/2021). NET
Sekdaprov Sumbar, Alwis yang ditunjuk Mendagri sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar. Masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Irwan Prayitno-Nasrul Abit akan berakhir Jumat (12/02/2021). NET

JERNIHNEWS.COM- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Alwis sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar melalui radiogram. Untuk enam provinsi lainnya, Mendagri juga menunjuk Sekdaprov masing-masing sebagai Plh.

"Sesuai radiogram Mendagri, yang ditunjuk adalah Sekda Provinsi Sumbar sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur, sampai adanya Pj (Penjabat) Gubernur atau telah dilantiknya Gubernur defenitif," kata Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang saat dihubungi jernihnews.com, Kamis (11/02/2020).

Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Irwan Prayitno-Nasrul Abit berakhir, Jumat (12/02/2021). Peraih suara terbanyak Pilkada Sumbar sebagaimana yang ditetapkan KPU Sumbar adalah pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy. Namun Mahyeldi-Audy belum bisa dilantik, karena adanya gugatan dari pasangan calon lain ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga kini belum ada putusan di MK atas gugutan itu.

Radiogram Mendagri tentang penunjukan Plh Gubernur 7 provinsi, tertulang dalam surat dengan nomor 121/672/SJ tertanggal 10 Februari 2021. Surat itu ditujukan kepada Gubernur, Ketua DPRD dan Sekda 7 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada dan kini masih bersengketa di MK RI.

Tujuh provinsi yang untuk sementara akan diisi jabatan guebrnurnya oleh Plh adalah Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Sumbar. Pada radiogram itu, Mendagri menjelaskan, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2016-2021 tanggal 12 Februari, maka maka Sekda melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian kepala daerah.

Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 4 PP nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ketua DPRD Sumbar Supardi juga menyampaikan bahwa jabatan gubernur akan diisi untuk sementara oleh Plh. Sebagaimana radiogram yang diterima Ketua DPRD Sumbar dari Mendagri, Plh itu adalah Sekdaprov Sumbar Alwis. Menurut Supardi banyak harapan terhadap Plh Gubernur Sumbar. Namun politisi Gerindra itu belum menjelaskan harapan-harapan itu.

Pada bagian lain, Komisioner KPU Provinsi Sumbar, Nova Indra mengatakan perkara gugatan Pilkada Sumbar memang belum tuntas di MK. Pembacaan keputusan sela akan dilaksanakan pada pekan depan 15 atau 16 Februari 2021. Mengingat perkara di MK belum putus, maka gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2020 belum bisa dilantik. Selanjutnya posisi gubernur akan diisi penjabat yang ditunjuk oleh Kemendagri.

"Sampai sekarang perkara di MK belum putus. Pekan besok pembacaan putusan sela," kata Nova Indra, Rabu (10/02/2021) saat dihubungi jernihnews.com. (erz)