M. Nuh: Kurang Kerjaan Angkat Isu Seragam Sekolah ke Nasional

oleh -832 klik
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. NET
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. NET

JERNIHNEWS.COM-Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh (kiri) yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers mengkritisi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dipimpin Nadim Makarim yang mengangkat isu dugaan intoleransi soal kewajiban seragam sekolah muslim bagi nonmuslim pada salah satu sekolah di Padang, Sumatera Barat sebagai isu nasional.

Pasalnya menurut Nuh itu hanya isu lokal yang bisa diselesaikan secara bijak tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang besar. "Cukup selesaikan, sampaikan saja ke dinasnya, itukan urusan dinas. Jangan begitu kita tarik ke nasional maka kita ngangkat persoalan simpel menjadi persoalan besar. Kurang gawean, kurang pekerjaan," tegas Nuh dalam acara Fellowship Jurnalisme Pendidikan 2021 yang dihelat oleh Gerakan Jurnalis Peduli Pendidikan, Jumat (05/02/2021) sebagaimana dikutip dari Harian Aceh.

Nuh menyarankan mestinya Kemendikbud tak berlebihan dalam merespons isu lokal itu. Mestinya mereka mengedepankan jalan keluar yang sederhana. Misalnya membuka ruang diskusi.

"Oleh karena itu (harusnya) penyelesaiannya, penyelesaian yang simpel-simpel aja. Pakai ruang wisdom (kebijaksanaan), pakai wisdom," sebutnya.

Seperti diketahui isu seragam sekolah mencuat setalah kasus kewajiban penggunaan hijab kepada nonmuslim kepada siswi di salah satu sekolah di Padang, Sumatera Barat. Kasus ini menuai banyak kecaman, tak terkecuali dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Nadiem mengatakan pihak sekolah tidak boleh membuat peraturan kewajiban penggunaan seragam model agama tertentu.

"Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik," kata Nadiem.

Nadiem menyebut, tindakan Kepala SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi nonmuslim mengenakan jilbab merupakan suatu pelanggaran. Bahkan, menurut Nadiem, hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

"Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan," kata Nadiem.

Berikutnya, persoalan ini seperti bola salju hingga terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri). SKB 3 Menteri mengatur soal pakaian seragam sekolah, yang salah satunya tidak boleh memaksakan atribut agama tertentu.

Pasca terbitnya SKB 3 Menteri, muncul pro kontra di masyarakat. Banyak menolak dan ada juga yang menerima. Persoalannya, dengan SKB 3 Menteri tersebut, siswi yang beragama Islam bisa saja tidak memakai jilbab ke sekolah. Padahal di banyak provinsi, seperti halnya Sumatera Barat, seluruh sekolah mewajibkan siswi yang beragama Islam memakai jilbab ke sekolah. Bahkan di Sumbar telah berlangsung sejak awal era reformasi atau sekitar tahun 2005.

Kewajiban siswi islam berjilbab ke sekolah, sejalan dengan falsafah Minangkabau dan Sumatera Barat, yakni; Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Syarak mangato, adat memakai. Memakai jilbab atau menutup aurat hukumnya juga wajib di dalam Islam. Adat dan agama sejalan di Ranah Minang. Adat berdasarkan kepada agama, yakni agama Islam. Persoalan runyam akan terjadi, ketika SKB 3 Menteri itu mengharuskan sekolah di Sumatera Barat mencabut aturan kewajiban berjilbab kepada siswi Islam. (pr)