Ketua DPRD Sumbar: Sikapi SKB 3 Menteri dengan Kearifan Lokal ABS SBK

oleh -245 klik
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi. NET
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi. NET

JERNIHNEWS.COM- Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam sekolah disikapi pro dan kontra oleh berbagai pihak di tanah air. Khusus untuk di Sumbar, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dia tidak berada pada posisi menolak atau menerima SKB yang diterbitkan pemerintah pusat itu. Hanya saja untuk di Sumbar mestilah disikapi dengan kaarifan lokal, yakni falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kibullah (ABS SBK).

Supardi menegaskan bahwa dia tidak berada pada posisi menilai SKB 3 Menteri, yakni Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang menghebohkan itu. Tentu saja SKB 3 Menteri itu telah melalui proses panjang dan kajian mendalam. Dan bisa jadi lahirnya SKB 3 Menteri tersebut karena dipicu adanya kasus di SMKN 2 Padang soal keharusan siswa non muslim memakai jilbab.

"Prinsipnya kita tidak berada pada posisi menolak atau menerima SKB 3 Menteri itu. Kita hanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di Sumatera Barat kita punya karifan lokal, berupa adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah atau ABS SBK. Syarak mengato, adat mamakai. Masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau khususnya, punya nilai-nilai adat yang didasari kepada syarak atau agama, yakni agama Islam. Masyarakat Minang mesti menjalankan adatnya. Yakni adat yang dituntun dan sesuai dengan agama, yakni agama Islam," kata Supardi, saat dihubungi Jernihnews.com, Sabtu ((06/02/2021).

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan saat ini banyak muncul perdebatan soal SKB 3 Menteri di masyarakat. Namun sifatnya hanya berdebatan lepas begitu saja. Karena itu dia berharap para stake holder di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan lainnya dapat membahas secara nyata. Berikutnya jika dinilai bahwa SKB 3 Menteri itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan lainnya, sampaikan sesuai koridornya.

"Misalnya seperti pengajuan uji materi ke Mahkamah Agung (MA)," sebut anggota legislatif dari Dapil Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota tersebut.

Terjadinya perdebatan atau pro dan kontra di masyarakat sehubungan dengan SKB 3 Menteri, apakah DPRD Sumbar akan membicarakan hal ini secara khusus? Menjawab hal ini, menurut Supardi jika ada aspirasi yang disampaikan ke DPRD Sumbar baik secara langsung atau pun tertulis, maka lembaga legislatif akan menindaklanjuti. "Sepanjang ada aspirasi yang disampaikan, tentu kita sikapi," kata Supardi menandaskan.

SKB 3 Menteri mengenai seragam sekolah disahkan pada Rabu (3/1) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Surat itu mengatur penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam keputusan tersebut, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

"Tiga pertimbangan penyusunan SKB Tiga Menteri mengenai penggunaan seragam sekolah ini adalah sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Mendikbud Nadiem Makarim.

Nadiem juga menegaskan, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama itu ditetapkan.

Menurutnya, seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

"Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan seragam serta atribut dengan kekhususan agama," katanya.

Jika ditemukan pelanggaran, pemda akan memberikan sanksi kepada sekolah tersebut. Kemendikbud pun juga akan memberikan sanksi terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

Tidak Berlaku di Aceh

Keputusan bersama ini tidak berlaku pada sistem di Aceh, sesuai dengan kekhususan Aceh. "Terakhir, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama itu," tuturnya.

Kemendikbud juga membuka posko aduan dan pelaporan terkait pelanggaran, yakni melalui Unit Layanan Terpadu Kemendikbud, pusat panggilan 177, portal: http://ult.kemdikbud.go.id, email pengaduan@kemdikbud.go.id, dan portal lapor http://lapor.kemdikbud.go.id.

Terbit Tak Lama Setelah Kasus di Padang

SKB Tiga Menteri ini terbit tak lama setelah mencuat kasus siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang yang diwajibkan mengenakan jilbab.

Nadiem membuat statemen atas polemik itu. Dia menegaskan sekolah tidak boleh membuat peraturan terkait penggunaan seragam khusus untuk agama tertentu, apalagi jika tidak sesuai dengan kepercayaan siswa.

Nadiem menyebut, peraturan tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman. Sehingga ia meminta pemda untuk memberikan sanksi kepada pejabat sekolah yang membuat peraturan tersebut. (erz)