Ini Pernyataan Tim Hukum Mahyeldi-Audy Soal Penggunaan Gambar Bendera PKS oleh Calon Lain

oleh -244 klik
Gambar pada kelender Cagub-Cawagub Sumbar NA-IC yang diprotes tim hukum Mahyeldi-Audy Joinaldy, karena juga memuat serta gambar bendera PKS. Sedangkan pasangan Cagub-Cawagub yang diusung PKS bukan NA-IC, tapi Mahyeldi-Audy. NET
Gambar pada kelender Cagub-Cawagub Sumbar NA-IC yang diprotes tim hukum Mahyeldi-Audy Joinaldy, karena juga memuat serta gambar bendera PKS. Sedangkan pasangan Cagub-Cawagub yang diusung PKS bukan NA-IC, tapi Mahyeldi-Audy. NET

JERNIHNEWS.COM-Pada 18 November 2020, Tim Hukum Mahyeldi -- Audy Joinaldy yang diwakili oleh Muhammad Taufik, S.H., melaporkan penggunaan gambar bendera PKS pada kalender Nasrul Abit -- Indra Catri. Laporan bernomor 05/PL/Prov/03.00/XI/2020 tersebut diterima oleh staf Bawaslu Sumatera Barat, Nesi Mongeri, S.H., M.Kn.

Miko Kamal, Ketua Tim Hukum dan Advokasi Mahyeldi-Audy Joinaldy. NET
Miko Kamal, Ketua Tim Hukum dan Advokasi Mahyeldi-Audy Joinaldy. NET

Kamis 19 November 2020, media daring Langgam memuat berita yang berjudul "Akui Teledor Soal Kalender Berlogo PKS, Tim NA-IC Menariknya dari Peredaran". Dalam berita tersebut tertulis "Ketua Tim Sukses NA-IC, Supardi mengatakan pihaknya mengakui teledor bahwa ada APK jenis kalender yang juga ada gambar bendera PKS di dalamnya. Kesalahan tersebut bukanlah suatu kesengajaan".

Berikut ini adalah pernyataan Tim Hukum dan Advokasi Mahyedi-Audy Joinaldy terkait penggunaan logo PKS pada bahan kampanye berbentuk kalender tersebut sebagaimana rilis Miko Kamal, Ketua Tim Hukum dan Advokasi Mahyeldi-Audy Joinaldy yang diterima redaksi Jernihnews.com:

1. Pengakuan Ketua Tim Sukses Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC) Supardi mesti diapresiasi sebagai upaya beliau memudahkan Bawaslu melakukan pemeriksaan atas laporan Tim Hukum dan Advokasi Mahyeldi-Audy Joinaldy. Pengakuan resmi yang dibuat Ketua Tim Sukses NA-IC tersebut mesti dijadikan sebagai ALAT BUKTI yang sah dan berharga oleh Bawaslu dalam memutus dan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat. Kami percaya Bawaslu akan bekerja profesional demi mewujudkan Pilkada yang berkualitas;

2.Fakta pengakuan penggunaan logo PKS di kalender NA-IC tersebut menegaskan bahwa NA-IC bukanlah pasangan yang didukung oleh masyarakat pemilih Sumatera Barat, pendukung, simpatisan, keluarga besar PKS dan secara resmi bukanlah diusulkan oleh PKS yang merupakan partai paling dipercaya oleh masyarakat Sumatera Barat. PKS dipercaya oleh masyarakat karena pasca-pilpres 2019, PKS merupakan partai politik yang tetap konsisten memperjuangan hak dan kepentingan masyarakat di luar pemerintahan;

3.Konsistensi PKS dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat, tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tapi juga pada level lokal. Di tingkat lokal, salah satunya, Fraksi PKS sedang berjuang keras mewujudkan konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari Syariah. Konversi Bank Nagari ke bentuk Syariah insyaallah akan menyelamatkan 149.997 nasabah (komersil dan konsumtif), lebih kurang 1.800 karyawan dan jutaan masyarakat Sumatera Barat dari cengkraman SISTEM RIBAWI di negeri ASSBK;

4.Bersama ini kami menegaskan kepada simpatisan PKS bahwa pasangan calon yang diusulkan dan/atau diusung oleh PKS (bersama dengan PPP) adalahMAHYELDI-AUDY JOINALDY denganNOMOR URUT 4.

"Semoga Allah memudahkan ikhtiar kita bersama untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, kompeten, relijius dan berakhlak baik," kata Miko menandaskan. (pr)