Sudah 3 Kali Ketua DPRD Sumbar Teken Surat Penolakan UU Cipta Kerja

oleh -60 klik
Mahasiswa dan buruh yang berunjuk rasa di DPRD Sumbar menolak UU Cipta Kerja, Senin (02/11/2020). Massa pengunjuk rasa di DPRD Sumbar diterima oleh Supardi, Ketua DPRD Sumbar. IST
Mahasiswa dan buruh yang berunjuk rasa di DPRD Sumbar menolak UU Cipta Kerja, Senin (02/11/2020). Massa pengunjuk rasa di DPRD Sumbar diterima oleh Supardi, Ketua DPRD Sumbar. IST

JERNIHEWS.COM-Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi telah tiga kali menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang telah disepakati pemerintah pusat dengan DPR RI.

"Saya sebagai pimpinan DPRD Sumbar sudah menandatangani tiga surat berkaitan tuntutan masyarakat dan mahasiswa, tidak menunggu hari besok, tapi langsung pada hari yang sama," tegas Supardi di hadapan pengunjuk rasa di gerbang DPRD Sumbar, Senin (2/11) .

Politisi Gerindra itu menambahkan bahwa DPRD Sumbar tidak menunggu waktu lama hingga berhari-hari dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Sumbar ke pemerintah pusat. "Hari ini langsung kita sikapi keinginan masyarakat," kata Supardi sebagaimana dilansir Humas DPRD Sumbar.

Supardi menuturkan, begitu dia mendengar ada kabar mahasiswa dan buruh akan melakukan unjuk rasa ke DPRD Sumbar, maka dia pun langsung bersiap menyambut para pengunjuk rasa yang akan menyampaikan aspirasinya, hingga rombongan itu datang pukul 16.00 WIB.

"Tanda saya respon dengan masyarakat dan mahasiswa, maka saya langsung menuju gedung DPRD untuk bisa menerima aspirasi yang akan disampaikan, saya menunggu sejak pukul 12.00 WIB," jelasnya.

Pernyataan Supardi disambut tepuk tangan riuh mahasiswa dan buruh yang melakukan unjuk rasa, sambil mengatakan terima kasih pengunjuk rasa membubarkan diri sekitar pukul 16.50 WIB dengan tertib. Sebagian pengunjuk rasa diantar dengan bus atau truk kepolisian menuju titik kumpul awal.

Mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja di DPRD Sumbar membacakan surat terbuka dan menyatakan presiden telah melakukan pelanggaran hukum, karena menetapkan Omnibus Law pada saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19.

Massa aksi mengatakan, surat terbuka tersebut bukan untuk mendeskreditkan presiden, melainkan untuk meluruskan agar presiden kembali pada rakyat. (pr)