- Jurnalis Jerninhnews.com

Terima Kasih IP-NA, 5 Tahun Tetap Akur

oleh -155 klik
Yon Erizon - Jurnalis Jerninhnews.com
Yon Erizon - Jurnalis Jerninhnews.com

Irwan Prayitno dan Nasrul Abit berakhir masa tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (12/02/2021). Kepemimpinan Sumbar untuk sementara waktu akan dilanjutkan mulai besok oleh Alwis, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar selaku Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Penunjukkan Sekdaprov Sumbar Alwis, karena hasil Pilkada Sumbar dengan peraih suara terbanyak Mahyeldi-Audy Joinaldy masih bersengketa gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada pekan depan agenda MK baru pembacaan putusan sela. Dengan begitu, Alwis selaku Plh Gubernur Sumbar akan bertugas hingga dilantiknya Gubernur-Wakil Gubenur Sumbar defintif atau adanya penujukkan penjabat (Pj) Gubernur oleh Mendagri.

Meski tak terdengar karya monumental yang menjadi buah bibir di era kepemimpinan IP-NA (singkatan nama Irwan Prayitno dan Nasrul Abit), namun demikian nyaris tak ada pula cela atas amanah yang mereka jalankan selama lima tahun. Kesesuasian dan silaturahmi yang baik antara IP-NA menjadikan pihak-pihak tertentu sulit untuk merusak dan memecah belah paket kepemimpinan mereka di Ranah Minang.

Mungkin saja pernah ada silang pendapat di antara keduanya. Tapi karena mereka sama-sama politisi senior dan telah memiliki jam terbang yang tinggi dalam kepimpinan, maka raso tasingguang dek ka naik atau talantuang dek ka turun itu, tak sampai tercium oleh masyarakat Sumatera Barat. IP dan NA sama-sama menyandang gelar datuak atau penghulu di suku mereka masing-masing. IP bergelar Dt. Rajo Bandaro Basa dari Suku Tanjung di Kota Padang. Sedangkan Nasrul Abit bergelar Dt. Maling Panai dari Suku Panai Tanjung, Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin karena gelar adat yang mereka sandang itu pula kedua saling bisa menahan.

IP dua periode menjadi Gubernur Sumbar. Sebelum berpasangan dengan NA di periode kedua (2015-2020), IP pada periode pertama (2010-2015) berpasangan dengan Muslim Kasim. Sebelum menjadi Gubernur, IP sempat 3 kali terpilih sebagai anggota DPR RI (1999, 2004 dan 2009) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sedangkan NA, sebelum menjabat Wagub Sumbar pernah menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan (Pessel) selama 2 periode (2005-2010 dan 2010-2015). Sebelum menjabat Bupati 2 periode, NA juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pessel mendampingi Darizal Basir.

IP dan NA benar-benar menjadi politisi tangguh dan disegani. NA mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumbar di Pilkada Serentak 2020 berpasangan dengan Indra Catri, Bupati Kabupaten Agam. NA-IC diusung oleh Gerindra, partai politik pemenang pemilu legislatif 2019 di Sumbar. Di sisi lain, PKS parpol IP bercokol, berkoalisi dengan PPP mengusung Mahyeldi-Audi Joinaldy. Kendati parpol IP dan Parpol NA berkompitisi di Pilkada Sumbar 2020, tapi nyaris tak terlenting isu gesekan antara IP dan NA. Begitulah kedua politisi senior itu pandai menjaga. Tidak terlalu berlebihan kiranya jika mereka bisa diberi julukan sebagai pasangan kepala daerah yang paling baik hubungan silaturahminya di Sumatera Barat.

Semoga Dicontoh oleh Mahyeldi-Audy

Terlepas dari hasil final perkara di MK nantinya, bila mana memang pasangan Mahyeldi-Audy yang dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, sangat diharapkan kerukunan dan silaturahmi IP-NA menjadi contoh tauladan bagi mereka. Kita ingin pemimpin Sumatera Barat ke depan harmonis, kompak dan saling bahu-membahu membangun serta memajukan Sumatera Barat. Mahyeldi-Audy jangan pula pecah kongsi. Jangan hitung-hitungan modal finansial dan pengaruh politik dalam memenangkan Pilkada menjadikan mereka tidak harmonis.

Bila mereka pecah kongsi, maka akan terjadi pula blok-blokan di jajaran OPD Pemprov Sumbar. Rakyat Sumbar pun akan terlibat pro dan kontra dan terkotak-kotak. Dampaknya, hari-hari dan energi hanya akan dihabiskan untuk pertentangan yang tak berkesudahan. Pada akhirnya yang akan dirugikan adalah masyarakat Sumbar, karena pembangunan tak berjalan maksimal.

Kerukunan antara Gubernur dan Wagub Sumbar juga bisa menjadi ajang regenerasi dan kaderisasi pemimpin di Sumatera Barat. Jika kepemimpinan Mahyeldi-Audy berhasil membawa Sumatera Barat menjadi lebih baik dan lebih maju, tentu saja duet keduanya bisa berlanjut ke periode berikutnya. Mahyeldi bisa menjabat Gubernur 2 periode dan Audy jadi Wagub 2 periode pula. Selanjutnya, Audy 10 tahun mendatang bisa pula menjadi Gubernur Sumbar untuk 2 periode dan dapat pula mengkader sosok yang pas pula. Dengan demikian, konsep pembangunan yang berkelanjutan lebih realistis dan lebih mudah direalisasikan di Ranah Minang. Tapi konsep ini bukan dalam rangka dinasti. Karena tidak ada hubungan tali darah di antara mereka.

Konsep regenerasi dan kaderisasi pemimpin yang demikian mungkin dianggap mengada-ada. Tapi ada daerah yang berhasil melaksanakannya, meskipun mungkin belum sepenuhnya. Daerah itu adalah Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Bupati Kabupaten Karimun pertama adalah HM. Sani dan Wakil Bupati Nurdin Basirun (2001- 2006). Berikutnya HM. Sani menjadi Wakil Gubernur Kepri (2005-2010). Sedangkan Nurdin Basirun menjadi Bupati Karimun dan berpasangan dengan Aunur Rafiq hingga dua periode (2005-2010 dan 2010-2015).

Selanjutnya HM Sani terpilih menjadi Gubernur Kepri berpasangan dengan Nurdin Basirun (2015-2020). Hanya saja setahun menjabat Gubernur, HM. Sani meninggal dunia. Jabatan Gubernur pun diisi oleh Nurdin Basirun. Tapi karena tersandung kasus korupsi, Nurdin Basirun pun lengser dari jabatan Gubernur Kepri. Pada bagian lain Aunur Rafiq yang menjabat Wabup Karimun dua periode, di Pilkada 2015 terpilih menjadi Bupati berpasangan dengan Anwar Hasyim (2015-2020). Ingin melanjutkan tradisi kepemimpinan pendahulunya, maka di Pilkada Serentak 2020 Aunur Rafiq yang tidak pecah kongsi dengan Anwar Hasyim kembali berpasangan. Berdasarkan hasil penghitungan KPU Karimun pasangan Aunur Rafiq-Anwar Hasyim berhasil meraih suara terbanyak.

Sedangkan di Sumatera Barat sepanjang era reformasi, selain di Solok Selatan belum ada kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan paket pasangan yang sama memimpin daerah hingga dua periode. Di Kabupaten Solok Selatan, Muzni Zakaria dan Abdul Rahman yang menjabat Bupati dan Wakil Bupati selama 2 periode (2010-2015 dan 2015-2020). Meskipun paket mereka di periode kedua sifatnya adalah win-win solution agar bisa memenangkan Pilkada di daerah tersebut. Dalam perjalanannya, tahun 2019 Muzni Zakaria tersandung kasus korupsi.

Sedangkan di kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, paket kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bertahan satu periode. Pada periode selanjutnya mereka masing-masingnya saling berkompetisi. Pecah kongsi, begitulah kira-kira. Itu bisa terjadi, karena hubungan mereka selaku kepala daerah dan wakil tak pernah harmonis. Kepala daerah terlalu berkuasa dan serakah, sedangkan Wakilnya ingin pula memiliki pengaruh dan kekuasaan seperti kepala daerah. Meskipun tulisan ini lebih dominan menyampaikan harapan soal hubungan yang harmonis antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar ke depan, namun sesungguhnya harapan yang sama juga berlaku untuk 13 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi pemenang di Pilkada serentak 2020. Semoga. *