- Dosen, Pemerhati Hukum & Sosial

Sumbar dan Kerudung Intoleransi

oleh -290 klik
Miko Kamal - Dosen, Pemerhati Hukum & Sosial
Miko Kamal - Dosen, Pemerhati Hukum & Sosial

Sebuah video beredar masif di media sosial. Video yang diambil secara diam-diam. Isinya tentang seorang bapak mempertanyakan kebijakan sekolah yang mewajibkan anak perempuannya memakai jilbab. Anaknya tidak beragama Islam. Kok diwajibkan berkerudung ke sekolah. Sekolah negeri, SMK Negeri 2 Padang. Begitu kira-kira pokok soalnya.

Banyak sekali yang menanggapi video itu. Mulai dari orang biasa, pegiat HAM, akademisi sampai yang berbaun di panggung politik. Ada yang pro ada pula yang kontra. Abu Janda juga ikut berkomentar. Biasalah.

Isu utamanya toleransi. Sekolah yang mengharuskan murid non-muslim berjilbab dianggap intoleran. Tidak semua pengomen menganggap itu tidak toleran. Ada juga yang berpendapat lain; tidak ada hubungan dengan toleransi-toleransian. Itu hanya soal aturan internal yang hendak menertibkan cara berpakaian.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat. Melalui Dinas Pendidikan, konferensi pers digelar. Hadir Kepala Dinas Adib Alfikri dan Kepala SMK Negeri 2 Rusmadi. Kadis Kominfo juga hadir.

Menurut Adib, tidak ada aturan yang dianggap diskriminatif itu di lingkungan instansinya. Baik yang dibuat gubernur maupun kepala dinas. Sebab itu, Adib membentuk tim investigasi, untuk mencari tahu di mana letak masalah sebenarnya.

Kepala Sekolah Rusmadi menghaturkan maaf. Minta maaf atas kesalahpahaman dan ketidaknyamanan yang terjadi. Dirinya menjamin muridnya Jeni Cahyani Hia, kelas X OTKP 1, tetap bersekolah. Seperti biasa.

Kasus ini mencuatkan lagi label Sumbar sebagai provinsi intoleran yang hangat dibicarakan beberapa waktu belakangan. Penelitian Setara Institute tahun 2019 memang menyimpulkan itu. Sumbar ditempatkan sebagai salah satu provinsi yang intoleran. Menurut catatan mereka, sepanjang tahun 2014 sampai 2019, di Sumbar ditemukan 23 pelanggaran kebebasan beragama. Salah satu yang menjadi isu cukup besar adalah perayaan natal di Dharmasraya dan Sijunjung.

Saya termasuk yang tidak setuju dengan aturan yang satu ini. Pertama, perempuan muslim dan non-muslim kok disamakan. Harusnya memang ada pembeda. Biar kalau bertemu di jalan, muslim lainnya bisa membedakan mana yang mesti diasalamualaikumi mana yang tidak. Kedua, perintah menutup kepala rapat-rapat kan memang hanya untuk para muslimah saja. Yang lain, mau membuka kepalanya selebar-lebarnya silakan saja.

Tapi, saya tidak yakin kebijakan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang itu berangkat dari pertimbangan syarak. Tidak pula yakin saya, kepala sekolah sedang menjalankan program islamisasi di sekolahnya. Saya tidak percaya juga beliau dan para guru lainnya sengaja melanggar hak asasi (HAM) muridnya melalui kebijakan itu.

Feeling saya, ini kebijakan teknis saja. Teknis merapikan semua murid yang datang ke sekolah. Tanpa terkecuali. Ini, nampaknya, terjemahan dari kebijakan berseragam di sekolah-sekolah kita. Kebijakan yang harus didukung di tengah fakta unorganized bangsa kita.

Mungkin pula bersampah mata kepala sekolah jika melihat ada perempuannya yang berkerudung dan yang tidak. Apalagi sampai melihat rambut yang tergerai-gerai berwarna-warni.

Sialnya, kebijakan teknis itu dianggap serius oleh kelompok tertentu. Saking seriusnya, kepala sekolah dianggap melanggar HAM; mengganggu kebebasan beragama. Bahkan dijadikan bukti baru bahwa orang Sumbar semakin intoleran. Seram benar.

Tidak percaya? Luangkanlah waktu membaca postingan berikut komen-komen netizen di media sosial 2 hari belakangan.

Padahal fakta kehidupan sosial orang Sumbar tidak seperti itu. Sangat jauh panggang dari api. Di Padang, warga Pondok bebas ke gereja atau vihara. Tjia Pek Sui pun tidak segan meminta jatah beras ke masjid.

Karena ini bukan soal serius, sebaiknya Dinas Pendidikan tidak perlu serius-serius amat menugaskan tim investigasinya. Cukup cari tahu pokok persoalannya. Cukup itu saja. Toh kepala sekolah sudah minta maaf dan aktifitas sekolah Jeni tidak berubah. Pun, kata Abu Janda, netizen sudah menang.

Jangan pula berharap tim investigasi akan menghapus cap Sumbar sebagai provinsi intoleran. Apalagi berharap Abu Janda dan gerombololannya memahami dengan baik makna kredo Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai kearifan lokal. Itu sama saja dengan meminta tanduk ke kuda. *

Jakarta, 23 Januari 2021